Seperti Apa Pemimpin Desa yang Ideal untuk Kita?

Presiden Joko Widodo ingin Dana Desa yang diturunkan pemerintah digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itu, Jokowi berencana mengajak KPK turun ke desa guna mengecek sistem keuangannya. Hal ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan Kadiman, seorang kepala desa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah di Istana Negara. Dalam acara Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Saat ini kumpulan berita tentang sosok berita Kepala Desa (Kades) setiap hari jadi sorotan di semua media dengan sepak terjangnya dalam proses kepemimpinan melalui pembaharuan regulasi yakni UU Desa, khususnya di pengelolaan dana desa. Berbagai mekanisme dalam pengawasannyapun melibatkan multi pihak seperti kepolisian, kejaksaan, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya kalau ada kasus bisa ditindak lanjuti dengan cepat.

Kita semua memahami, sebagai bagian integrasi pembangunan desa, Kepala Desa (Kades) menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai, melainkan juga menentukan kemana arah suatu desa akan dibawa. Disinilah pentingnya peran yang dimaksud tersebut karena Kades merupakan orang pertama dan utama bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

Sudah banyak para pemerhati dan pengamat yang membahas dan memberikan opini tentang PERAN yang harus Kepala Desa lakukan dalam beberapa tahun terakhir, terutama didalam forum-forum diskusi publik.

Sebagai warga masyarakat, kita pasti mendambakan sosok kepemimpinan yang sangat ideal untuk perubahan desa kita di masa kini. Agar perubahan sosial ekonomi masyarakat desa semakin nyata kedepannya.

Dengan perubahan asa ini nantinya diharapkan akan menjadikan desa semakin memberi arti “Ngayomi” dan “Ngayemi“.

Desa dan masyarakatnya itu sendiri juga harus bisa membuktikan diri sebagai peletak dasar demokrasi asli. ruang-ruang komunikasi yang telah berjalan di masa lampau melalui Rembug Desa juga harus menjadi ruang bagi beragam unsur masyarakat untuk merumuskan isu-isu strategis di wilayah desa. Jauh dari pendekatan demokrasi prosedural. Rembug Desa justru memberikan ruang yang luwes dan luas bagi warga untuk terlibat, tak terkecuali kelompok rentan dan terpinggirkan.

Baca Juga: Wlahar Wetan Usung Demokrasi Desa lewat Film Dokumenter

Pengambilan gambar oleh Impro-IMProjects Visual Storyteller Film Dokumenter Musdes Tahun 2015 (Kepala Desa Wlahar Wetan, Dodiet Prasetyo bersama warganya)

“Karena itu, seorang Kades benar-benar harus dapat bertindak sebagai fasilitator, inovator sekaligus motivator untuk mengarahkan warganya agar bergerak ke satu arah. Memiliki tanggungjawab dan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan di desanya”

Partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam proses dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa juga harus terus ditumbuhkembangkan. Begitu pula pelayanan prima dan keterbukaan informasi. Khususnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa, harus senantiasa dilakukan secara transparan oleh seorang Kades. Semua itu sangat diperlukan untuk mendorong tumbuhnya iklim demokratisasi di tengah masyarakat. Yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi pembangunan yang lebih luas dalam seluruh bidang dan aspek kehidupan masyarakat desa.

“Perubahan adalah bagian yang penting dari Management dan setiap Pemimpin. Diukur keberhasilannya dari kemampuannya memprediksi perubahan dan menjadikan perubahan tersebut suatu potensi” Robby Djohan.

Bersambung…