Kepala Desa Wlahar Wetan, Dodiet Prasetyo A., S.T. (34) mengikuti Workshop Nasional Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa) di Hotel Inkopdit, Kemayoran, Jakarta selama tiga hari, 2-4 Maret 2015.
Workshop Pengembangan SIDeKa membahas draf pedoman penyelenggaraan SIDeKa. Lembaga yang telibat dalam penyusunan draft tersebut, yaitu Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Janabadra, dan Rumah Suluh.
“Prakarsa membangun dalam sistem ini untuk membantu warga dan pemerintah desa untuk mengelola pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan pembangunan di tingkat desa dan sekaligus menghubungkan himpunan desa atau kawasan dengan jenjang kekuasaan yang lebih tinggi. Sistem informasi ini sekaligus akan berperan sebagai alat pengawasan dan penilaian dari kinerja desa dan kawasan,” Kata Hilmar Farid, Direktur Program Tim BP2DK dalam pengantar hari pertama workshop ini.
Pada hari kedua, Pemdes WLahar Wetan masuk dalam Diskusi Kelompok II yang membahas Kerangka Regulasi SID yang menghasilkan klausal (1) Ruang lingkup SID, (2) Perangkat SID, (3) Pengelolaan SID, (4) Pembinaan dan Pengawasan, dan (5) Pendanaan. Tujuan regulasi ini sebagai langkah advokasi dan atau mediasi dengan tingkat kementerian terkait dalam bentuk aturan hukum yang jelas. Aturan tersebut bisa menggerakkan leading sektor yang ada sesuai kebutuhan pembangunan desa dan kawasan perdesaaan.
Pemerintah desa merupakan user dalam rumusan kebijakan ini. Melalui kepala desa, mereka memberikan input untuk pengembangan SIDeKa kaitannya dengan empat kewenangan desa, yaitu dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan SIDEKA menjadi strategis dalam mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat.
Para kepala desa yang mengikuti workshop memiliki sejumlah harapan. Mereka berharap SIDeKa nantinya akan memudahkan dalam penyusunan kebijakan desa. Selain itu, SIDeKa menjadi strategi pengembangan kawasan desa, memperkuat akuntabilitas pemerintah desa, dan menyelesaikan persoalan masyarakat, seperti kemiskinan, kesehatan, peningkatan produktivitas, dan lain-lain. SIDeKa mempertemukan strategi pemdes yang bottom up dan strategi regulasi Pemda yang bersifat top down.
