JAKARTA- Selasa, 23 Mei 2017, bertempat di ruang Rapat Lantai 3, Gedung KPK C1. Kades Wlahar Wetan Dodiet Prasetyo dan Atika Ardiyanti (Ketua TP PKK Desa Wlahar Wetan) berkesempatan hadir bersama-sama Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK).
Kades Wlahar Wetan-Banyumas, Dodiet Prasetyo Berbagi Praktek Penerapan Keterbukaan Informasi Anggaran Desa serta Mendorong Isu Perdesaan Menjadi Pembelajaran Bersama di Komunitas Gerakan Desa Membangun.
Ikut dalam sharing dan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – RI. Dengan pembahasan dan perumusan aksi untuk memperkuat nilai dan bentuk pencegahan korupsi, utamanya anggaran desa dan potensi desa.
Sharing dan Fokus Group Diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pembahasan dan merumuskan aksi untuk memperkuat pencegahan korupsi, utamanya anggaran desa dan potensi sumber daya desa. Kades Wlahar Wetan-Banyumas, Dodiet Prasetyo Berbagi praktek penerapan keterbukaan informasi anggaran desa serta mendorong isu perdesaan menjadi pembelajaran bersama di Komunitas Gerakan Desa Membangun.
Kegiatan FGD ini, diawali oleh Direktur Dikyanmas KPK-RI Sujanarko, dengan pengantar kata pembuka yang menceritakan pengalaman membentuk tim gerakan seni Indonesia berkabung yang kolaborasi bersama para penggiat atau pekerja seni dan aktivitas sosial serta akademisi di jogja.
Dengan partisipasi aktif para aktivis seni dan budaya serta pergerakan sosial dalam menyuarakan kegelisahan tentang masalah bangsa saat ini, yakni korupsi.
Pentingnya hasil FGD ini nanti, diharapkan KPK bisa mendorong opsi kebijakan dalam penguatan regulasi antar sektoral di berbagai kementrian yang menangani desa. Sampai saat ini masih belum terlihat maksimal bekerjasama.
Lebih lanjut, di pengantar kedua, Ramah Handoko, Unit Komunitas, Dikyyanmas menambahkan bahwa KPK-RI siap bersinergis bekerjasama. Memperkuat jaringan dan memperluas wilayah gerakan masyarakat dan kegiatan pendekatan dari sisi partisipasi masyarakat atau warga yang peduli kepada desanya.
Agar selalu bersih dari praktek korupsi dan memperkuat pemerintah desa dengan metode, alat atau edukasi agar bisa mengelola potensi desa dengan lebih aktif. Baik dengan informasi sistem, basis aplikasi dan kearifan lokal serta nilai-nilai yang bersahabat berbasis pencegahan oleh masyarakat. 
Pihak Kami yakin sekaligus optimis, pentingnya bekerjasama dengan forum aktivis di Group DMTK, yang berisi orang-orang dari berbagai pimpinan komunitas yang sudah teruji, akses luas dan jaringan pergerakan di bawah yang solid dan kuat. Terlebih lagi banyak juga dari pihak birokrat yang memegang pimpinan di pemerintahan pusat, Kata Ramah Handoyo.
FGD ini juga di hadir oleh banyak pihak diantaranya, Bahruddin (SPPQT/Presiden DMtK), Dewi Hutabarat (Sinergi Indonesia), Benito Lopulalan (ASEC), Inang Winarso (Asosiasi Antropolog Indonesia – Jabar),. Metta Yanti (GIZ), Etik Meiwati (REMDEC), Abdullah Dahlan (ICW), Irham Ali (ILO), Sabiq Al Fauzi (Lakspedam PBNU),. Wahyudi Anggoro Hadi (Kades Paggungharjo-Sleman), Bejo Untung (Pattiro), M Arief Hidayat (SPPQT), Muh Haris (SPPQT),. Heri Kristanto (Kopkun Institute), Musa Ahmad (Universitas Agama Islam Imam Ghozali-Cilacap), Meylani Yo (APTIK), Lukman Hakim Al-Jambi (PP-GP Ansor), Hasan Abadi (Rektor-Univ. Raden Rahmat Kepanjen-Malang).
Seluruh Peserta FGD Foto Bersama
Bahruddin atau Kang Din, di sesi akhir menegaskan “Politik pada masyarakat harus di kuatkan dan di cerminkan di Musyawarah Desa dalam komitmen Berdesa”. Disini terdapat hal-hal dan penguatan Kedaulatan politik warga, terutama pegiat perempuan desa agar terus aktif di ranah publik.
Perspektif pencegahan korupsi bisa disimpulkan pada makna sebuah pilar terbangunnya kesadaran kritis antar warga dan kepedulian advokasi oleh lembaga-lembaga desa. Serta kontribusi dan peran aktifnya di tingkatan proses dari perencanaan, anggaran, realisasi pada perbagai bentuk level pemerintahan dan kegotongroyongan, tegasnya. 
Salut Desa Wlaharwetan pelopori gerakan desa untuk cegah korupsi, semoga dilanjutkan dengan MoU Kades dan Komisioner KPK utk pakta integritas, jempol untuk Desa Membangun!
Terimakasih atas apresiasinya.. Mari berkomitmen bersama dalam #1000DesaBersihAntiKorupsi untuk #desamembangunindonesia
Waduh sudah berkelana di Gedung KPK nih, siap dukung untuk gerakan desa bersih korupsi. Buktikan desa itu memiliki martabat yang tinggi dan kunci perubahan bangsa. Merdeka!
joooos untuk kades wlaharwetan, siap dukung pak!!!!! top
Keren sekaligus dasyat kami siap jadi makmum
Wah tantangan perlu komitmen berat juga tuh…Dalam Audit salah satu ciri2 penata usahaan keuangan yg baik adalah 5 Detik 5 Menit maksudnya 5 detik tahu penanggungjawabnya 5 menit membuktikan keberadaan dokumen . He he ini biasa dilakukan dlm audit program.
Komitmen Desa Wlahar Wetan dalam melakukan transparansi anggaran patut dicontoh oleh desa-desa lain. Ini sekaligus menunjukkan bahwa desa telah memberikan contoh sekaligus sumbangsih nyata untuk mengatasi permasalahan besar bangsa yaitu korupsi.
Indonesia tanpa korupsi diawali dari desa
Desa keren itu desa yang transparan dan anti korupsi..
Memberikan contoh yg baik untuk desa2
Dengan Wlaharwetan.desa.id/keuangan semoga menjadi bukti, Transparansi dan anti korupsi bukan wacana lagi
Salut pada Wlahar Wetan. Desa tanpa korupsi, pasti bisa. Smoga menular pada banyak desa. Jika sdh transparan, mari cerita kpd dunia.
Pemberantasan korupsi dimulai dari berkaca pada pengelolaan di desa.
Wlaharwetan menginspirasi kampung – kampung di Berau, keren
Salam buat bupati Berau… ? kita ketemu di panaruban, ciater dalam acara bersama dengan gerakan pengabdian desa PATRIOT bangsa
Desa menjadi garda utama pemberantasan korupsi, dan Desa Wlaharwetan telah memulainya dengan memberikan informasi publik melalui teknologi.
Saya berharap, semua desa di Indonesia dapat meniru apa yg dilkakukan di Wlaharwetan ini.
Selamat!