Sosialisasi Rencana Tindak Darurat Bendungan PLTA PB Soedirman dan PLTA Garung Banjarnegara
Sosialisasi rencana tindak darurat Bendungan PLTA PB Soedirman dan Bendungan PLTA Garung di Banjarnegara, telah berlangsung di Meeting Room Surya Yudha, Banjarnegara, Kamis (7/1/2016).
Latar belakang sosialisasi ini mengingat adanya kemungkinan terjadinya malapetaka pada Bendungan PLTA Garung dan Bendungan PLTA PB Soedirman runtuh, maka perlu dilakukan analisis kondisi hidrolis alur dan lembah sungai di hilir (Downstream Valley) kedua bendungan tersebut.
Dengan semakin berkembangnya daerah hilir saat ini, maka perlu dilakukan studi analisis keruntuhan bendungan (Dam Break Ananlisis) yang akan menghasilkan panduan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan sebagai panduan bagi pengelola/pemilik bendungan dan pemerintah daerah/satuan pelaksana penanggulangan bencana terkait dalam melakukan tindakan saat terjadi keadaan darurat pada bendungan, papar Ir. Bambang Adi R, MEng selaku konsultan. Beliau mempresentasikan dalam rangka persiapan sertifikasi kelayakan operasi yang ke II pada bendungan tersebut di tahun 2016, sasaran yang dicapai nantinya agar hasil dokumen RTD ini meminimalkan kerugian jiwa dan harta benda yang mungkin terjadi sebagai akibat dari runtuhnya Bendungan PLTA Garung dan Bendungan PLTA PB Soedirman.
Desa Wlahar Wetan yang termasuk wilayah hilir Bendungan PLTA PB. Soedirman, termasuk dari daftar desa terkena resiko oleh dampak banjir bandang bila kontruksi bendungan mengalami runtuh. Dari data konsultan didapatkan jarak dari bendung bilamana air sampai ke Desa Wlahar Wetan yakni kurang lebih 39,400 m dengan prediksi ketinggian air maksimal sekitar 11,4 m dan elevasi air maksimal 36,4 m, dengan waktu tiba banjir sampai di Desa Wlahar Wetan 13 jam disertai debit puncak 2,56 m3/detik serta diperkirakan waktu debit puncak selesai/surut sekitaran 80 jam/3,3 hari.
Sesi Diskusi dan Tanya Camat dari Camat Kalibagor Dr. Soedarso
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab kemarin, Camat Kalibagor Drs. Soedarso menanyakan tindak lanjut konsultan bila terjadi bencana dan adakah sistem peringatan dini yang diterapkan secara otomatis dari RTD ini serta bentuk pemulihan dampak bencana nantinya menjadi tanggungjawab siapakah, apakah daerah atau pihak PT. Indonesia Power Up Mrica, dijawab oleh pihak konsultan Ir. Bambang Adi R, Meng menjelaskan, para konsultan yang menangani bendungan harus selalu bekerja keras&profesional sehingga sertifikasi yang dikeluarkan oleh komisi bendungan nantinya bersifat obyektif dan juga diharapkan dapat diterapkannya suatu sistem (Warning System) dan alat pendeteksi peringatan dini dengan menyesuaikan keadaan ketinggian air (Automatic Level Water Detector) yang saat ini masih di impor dari Jerman. Harapan konsultan kaitannya dengan tanggungjawab tersebut, nantinya dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTD) ini nantinya disyahkan oleh masing-masing Kepala Daerah menjadi satu dokumen rancangan yang disepakati bersama untuk cakupan wilayah kerja masing masing Kepala Daerah/Bupati dari 4 (empat) Kabupaten yakni Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap.
Sementara itu konsultan, Ir. Bambang Adi R, Meng menegaskan saat ini status kedua bendungan tersebut normal terkait dengan kemananan fisik bendungan PLTA PB Soedirman dan Bendungan PLTA Garung pada tahun 2015 dengan tidak ada tanda-tanda instabilitas baik dari bocoran, retak dan .pergeseran karena perencanaan suatu bendungan dengan kriteria desain tinggi harus diisyaratkan mampumenahan periode ulang waktu ratusan tahun sesuai analisisnya dan kunci dari reduksi bencana adalah menyiapkan peta akurat dari sebaran banjir, genangan, evakuasi serta sosialisasi sistem peringatan dini yang lebih akurat dan tepat kepada masyarakat.
